pkn ham

MAKALAH TENTANG PENTINGNYA PENDIDIKAN PKN BAGI SISWA YANG MENGACU PADA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pengampu : Ibu Risminawati

Disusun Oleh:
Nama : Yeni Wulandari (A510140171)
Kelas/Smt : D/II

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinnya antara individu maupun kelompok. Pendidikan kewarganegaraan memanglah selalu dekat dengan yang namanya HAM. HAM dalam pendidikan kewarganegaraan itu sangatlah penting karena juga dapat mempengaruhi pribadi siswa. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan siswa mampu mengetahui segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia ini secara lebih mendalam.
Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang harus ada di setiap sekolahan dan di terapkan disetiap tingakatan sekolah baik SD,SMP, maupun SMA. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan ini seorang siswa akan lebih mengetahui segala hal-hal yang berkaitan dengan negara ini. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini salah satunya yaitu menjelaskan tentang HAM (hak asasi manusia) yang saat ini lebih sering diperbincangkan di negara ini.
Memang bagi sebagian orang pembahasan mengenai HAM kurang menarik perhatian, namun demikian pada kenyataannya yang kita temui masih banyak informasi-informasi yang menyangkut tentang hal ini. Kenyataan hidup yang menunjukan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan perorangan maupun kelompok ini lah yang menjadikan pembahasan ini menjadi menarik untuk diperbincangkan.
Di dalam setiap kehidupan manusia pastinya sangat berhubungan erat dengan yang namanya HAM. Dalam perjalanan hidup manusia telah menyandang hal-hal kodrati yang tidak dapat diganggu gugat dan hak tersebut sifatnya atau bobotnya sama antara satu individu dengan yang lainnya.
Hak memang harus diperoleh. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu di perhatikan bahwa dalam hal pemenuhan hak, seseorang tidak hidup sendirian tetapi hidup secara berkelompok dan mampu bersosialisasi dengan orang lain. Tema tentang hal ini lah yang perlu dipelajari di tingkat perguruan tinggi, mengingat pembahasan dalam masyarakat tiada henti-hentinya.
Saat ini adapun kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi misalnya mulai dari pelecehan secara individu atau sampai pada perampasan hak asasi hidup orang lain. Hal ini bisa terjadi sebab karena adanya unsur kesengajaan, maupun karena adanya kurang pahaman masyarakat tentang hal ini. Dan janganlah sampai kita sebagai makhluk yang mempunyai hati nurani melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain.

1.2 Rumusan Masalah
Melihat dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :
1. Apakah yang dimaksud dengan HAM?
2. Apa sajakah jenis-jenis pelanggaran HAM yang kini sering terjadi?
3. Bagaimana metode pembelajaran HAM dalam pendidikan kewarganegaraan di SD?
BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian HAM
Pengertian dasar tentang hak secara definitif hak merupakan unsur normativ yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.Hak asasi manusia sering disebut juga hak-hak kemanusiaan. Dalam UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Tap.MPRRI No,XVII/MPR/1998 pengertian tentang HAM, bahwa HAM dimaknai sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Dari 2 pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.
2.2 Pelanggaran dan Pengadilan HAM
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM yanag berat yaitu ada 2, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM yang ringan yaitu selain dari pelanggaran HAM yang berat itu. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan manksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenan-wenang, perbudakan seksual, atau bentuk kekerasan seksual lainnya, penganiayaan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Misalnya masalah yang sering terjadi yaitu banyak anak dibawah umur yang sering ngamen dijalanan, biasanya tempat yang dijadikan untuk beroperasi itu didekat lampu merah. Pada dasarnya anak yang mencari uang dengan cara tersebut biasanya dikarenakan dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga anak tersebut kehilangan hak nya untuk mendapatkan penghidupan yang layak bahkan tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Cara mengatasi kasus pelanggaran HAM pada anak dibawah umur tersebut pemerintah sebaiknya memberikan pendidikan yang layak. Dengan cara demikian diharapkan anak tersebut tidak lagi turun kejalan untuk ngamen lagi dan dengan adanya pendidikan juga diharapkan agar anak mempunyai rasa malu dan mempunyai etika yang baik sehingga enggan untuk beroperasi di lampu lampu merah lagi.
Untuk menegakkan HAM lembaga Ekstra-Yudisial yang ditetapkan dalam UU bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
Selain lembaga ekstra-yudisial pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.Selain itu, juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berada dan dilakukan di luar batas territorial wilayah negara Republic Indonesia oleh warga Indonesia.Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam undang-undang perngadilan HAM.
2.3 Metode pembelajaran HAM dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar
Metode mengajar sering diartikan sebagai teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Penggunaan metode pengajaran haruslah tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan juga keadaan siswa dalam satu kelas. Misalnya seperti saat mengajarkan materi kewarganegaraan seorang guru harus membuat materi ajar atau membuat bahan ajar materi tersebut menjadi lebih menarik. Dalam menentukan pilihan untuk memilih satu metode pengajaran tertentu guru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Siswa; 2. Tujuan; 3.Suasana yang sedang terjadi pada hari itu didalam kelas; 4. Guru harus pandai-pandai menguasai materi yang akan disampaikan; 5. Selanjutnya dengan melakukan Tanya jawab baik dari guru kepada siswa maupun siswa kepada siswa; 6. Diskusi; 7. Pemecahan Masalah; 8. Bermain Peran; 9. Karya Wisata.
Dari kesembilan cara tersebut dapat ditarik sebuah contoh model pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya membahas tentang HAM yaitu akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut.
Misalnya pada saat pembelajaran PKn tentang HAM guru membagi seluruh siswa didalam kelas tersebut menjadi beberapa kelompok setelah itu guru menceritakan suatu pelanggaran HAM yang saat ini sering terjadi katakan saja tentang masalah anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan (Pasal 31,ayat 1). Setelah guru menyampaikan masalah tersebut siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengidentifikasi kenapa terjadi masalah seperti itu dan guru memberikan pertanyaa seputar HAM. Selanjutnya setelah seluruh siswa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru, tiap kelompok mewakili 2 orang untuk menjawab pertanyaannya di depan kelas. Tahap yang terakhir yaitu memberikan kuis mengenai permasalahan yang dibahas dengan cara memutar spidol ataupun barang sejenis lainnya dengan bernyanyi dan di “stop”, siapa yang memegang spidol maka ia lah yang akan mendapat pertanyaan dari bapak/ibu guru.
Dengan cara-cara yang mengasikan tentu siswa tidak akan mudah jenuh dan bahkan akan merasa senang. Selain cara berdiskusi seperti contoh diatas, bisa juga dengan cara bermain peran atau guru mengajak masing-masing kelompok untuk membuat mini drama yang akan ditampilkan di depan kelas. Sebaiknya guru lebih kreatif dalam menyampaikan model pembelajaran, membuat proses belajar mengajar menjadi lebih bervariasi, sehingga siswa juga akan lebih mudah menerima pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Pengertian hak asasi manusia berdasarkan rumusan dari undang-undang dasar dan Tap. MPR yang dapat ditarik kesimpulan yang mempunyai arti bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.
Pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia pengertiannya yaitu Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok. Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM yanag berat yaitu ada 2, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM yang ringan yaitu selain dari pelanggaran HAM yang berat itu.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mempertimbangkan metode pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan metode pengajaran haruslah tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan juga keadaan siswa dalam satu kelas. Misalnya seperti saat mengajarkan materi kewarganegaraan seorang guru harus membuat materi ajar atau membuat bahan ajar materi dengan menggunakan alat peraga yang ada sangkut pautnya dengan negara, cara tersebut tentu akan menjadi lebih menarik. Oleh karena itu dalam menentukan pilihan untuk memilih satu metode pengajaran tertentu guru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Siswa; 2. Tujuan; 3.Suasana yang sedang terjadi pada hari itu didalam kelas; 4. Guru harus pandai-pandai menguasai materi yang akan disampaikan; 5. Selanjutnya dengan melakukan Tanya jawab baik dari guru kepada siswa maupun siswa kepada siswa; 6. Diskusi; 7. Pemecahan Masalah; 8. Bermain Peran; 9. Karya Wisata
Daftar Pustaka

Muhibbin, Ahmad, dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surakarta: Depublish.
Rosyada, Dede, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: PREMADA MEDIA.
Wuryandani, Wuri dan Fathurrohman. 2012. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s